JAKARTA,quickq安卓官网下载 DISWAY.ID --Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan meninjau kembali izin sejumlah perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Adapun 4 perusahaan itu adalah PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

"Jadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikan ya, bilamana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan untuk merehabilitasi tidak mampu," ujar Hanif kala menjelaskan temuan proses pertambangan di Pulau Gag oleh PT GN, Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Juni 2025.

BACA JUGA:Menteri LH: Pertambangan di Raja Ampat Melanggar UU, 4 Perusahaan Tambang Nikel dalam Pengawasan

BACA JUGA:Dongkrak Transformasi Industri Bahan Kimia Khusus, Kemenperin Dukung Pemberian Insentif

Hanif mengatakan pihaknya belum meninjau kembali lokasi penambangan tersebut.

Namun, ia menyebut dirinya telah mengerahkan tim untuk melakukan pengawasan langsung pada 26–31 Mei 2025 di empat perusahaan PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP.

Dari hasil pengawasan, KLH memastikan bahwa seluruh tempat kegiatan PT GN berada di pulau kecil.

Sementara itu, untuk PT ASP dan PT MRP, pihaknya akan melakukan penegakan hukum dikarenakan ditemukannya kegiatan pertambangan nikelnya merusak lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat.

"PT ASP ditemukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa manajemen lingkungan yang memadai, menyebabkan pencemaran air laut dan kekeruhan tinggi di pantai," ujar Hanif.

BACA JUGA:HIPMI Endus Framing Jahat Soal Nikel, Minta Pemerintah Tindak Tegas Perusahaan Tambang Nakal

BACA JUGA:Kepala BP Haji Temui Komisi VIII di Tenda Mina, Ini yang Dibahas!

Selain itu, Menteri LH juga akan meninjau perizinan lingkungan PT KSM yang mengelola Pulau Kawei. Ia mengungkap terdapat kegiatan PT KSM yang berada di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 5 hektare.

Selanjutnya, untuk PT MRP, Hanif mengatakan hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan belum memiliki dokumen lingkungan.

• 1
• 2
• »

• ·Prabowo: APBN Pendidikan Indonesia Posisi Teratas Dibanding Negara Lain
• ·Firli Bahuri Kembali Mangkir Pemeriksaan Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo di PMJ
• ·FOTO: Semangat ARMY 'Jumpa' BTS di POP
• ·FOTO: Ragam Sajian untuk Para Atlet Olimpiade Paris 2024
• ·Menlu Dorong Pelestarian Lingkungan dalam Pembangunan Infrastruktur
• ·Hari Asma Sedunia: Sejarah Singkat, Tema, dan Tujuan Peringatan
• ·KPK Telah Periksa 39 Saksi Kasus BLBI
• ·Bank Aladin Syariah Salurkan Hewan Kurban lewat PP Muhammadiyah
• ·Prabowo Resmi Luncurkan Empat Program Pendidikan di Hardiknas, Ini Daftarnya
• ·Bagaimana Seharusnya Hubungan Menantu dan Mertua dalam Islam?
• ·Pria Merapat, 3 Posisi Bercinta Ini Bisa Bikin Lebih Tahan Lama
• ·DJP Tunda Pemandanan NIK dan NPWP Hingga Pertengahan 2024, 'Masih Diuji Sambil Tunggu Regulasi'
• ·8 Saksi Akan Bersaksi di Sidang Etik Bharada E Hari Ini
• ·Tak Ada Petugas, Napi Kasus Narkoba Kabur
• ·Enggak Perlu ke Korea, Masuk BTS Pop
• ·Zulhas Beberkan Hasil Rapat TKN Prabowo