JAKARTA,quickq pc版 DISWAY.ID--PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertanggungjawabkan kebijakannya bukan meminta maaf.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras yang selama ini ditolak oleh rakyat.

BACA JUGA:Penuhi Undangan Jokowi ke IKN, Projo Pastikan Selama Perjalanan Tak Gunakan Dana APBN

BACA JUGA:Respon Dingin PDIP Permintaan Maaf Presiden Jokowi Jelang Masa Jabatan Berakhir, Chico Hakim: Sudah Terlambat

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto, Minggu, 4 Agustus 2024.

Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.

BACA JUGA:Sempat Membantah, PKS Resmi Dukung Mantu Jokowi di Pilkada Sumut

BACA JUGA:Jelang Akhir Masa Jabatan Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti : Minta Maaf dari Apa?

Dalam kesempatan itu, Jokowi atas nama pemerintah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Selain itu ia juga mengakui bahwa selama menjabat sebagai Presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak. 

BACA JUGA:Rocky Gerung Tegas, 'Dosa Besar' Presiden Jokowi Tak Boleh Diampuni: Malaikat pun Nggak Mau!

• 1
• 2
• »

• ·Golkar Sebut Tak Ada Alasan Konstitusional untuk Ganti Wapres Gibran Seperti Usulan Purnawirawan TNI
• ·Ini Menu Sarapan Diet Nia Ramadhani, Pangkas BB Hingga 28 Kg
• ·Kemenkominfo Luncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan
• ·Bos PLN Terjaring KPK, Kementerian BUMN Buka Suara
• ·Kementerian UMKM
• ·Akuntan Indonesia Dianggap Pilar Utama Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
• ·Soal Hina Prabowo, Polisi Pagi Ini Periksa Pelapor
• ·Pasar Modal RI Bakal Direformasi? BEI Intip Strategi China
• ·Toyota Mau Jadi Produsen Gokart
• ·Benarkah Orang Meninggal Tak Bisa Dikuburkan di TPU? Harus Disimpan Dulu di Rumah?
• ·Heri Hermansyah Terpilih Jadi Rektor UI 2024
• ·KPUD Kukar Dilaporkan ke DKPP Gegara Terima Pendaftaran Bupati Dua Periode, Kok Bisa?
• ·Lili Cuma Dihukum Dapat Potongan Gaji 40 Persen, Eks Pimpinan KPK Ini Ngaku Tak Puas
• ·Indonesia Islamic Financial Center Diresmikan, Erick Thohir Dorong Pengembangan Eknomi Syariah
• ·90 Persen Anak di Pulau Jawa Terpapar Timbal
• ·Benarkah Orang Meninggal Tak Bisa Dikuburkan di TPU? Harus Disimpan Dulu di Rumah?