Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial, kali ini ia berencana untuk merampingkan jajaran pemerintahan dari Amerika Serikat (AS). Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menawarkan program insentif yang menggiurkan bagi mereka yang ingin berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1), Trump tengah mendorong pengunduran diri 2 juta pegawai negara melalui program bernama Deferred Resignation Program. Program tersebut akan memungkinan pekerja federal untuk tetap menerima gaji tanpa perlu bekerja hingga 30 September 2025.

Baca Juga: Ancaman Trump Ini Bikin Dolar AS Menguat, Redupkan Yen hingga Franc Swiss

Namun, tawaran tersebut datang dengan kemungkinan bahwa pekerjaan atau posisi mereka saat ini menghilang atau tak dibutuhkan lagi oleh pemerintahan dari Trump. Uniknya, pegawai yang berminat diminta untuk membalas penawaran tersebut tersebut dengan memberikan balasan berupa kata "resign" (mengundurkan diri).

Adapun tawaran ini mencakup semua pegawai sipil, kecuali mereka yang bekerja di bidang imigrasi, keamanan nasional, dan Layanan Pos AS. Penawaran tersebut memberi batas waktu hingga 6 Februari 2025.

Penawaran ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintahan baru dalam mengecilkan, merombak, dan membentuk kembali pemerintahan sesuai dengan prioritas dari Trump. Trump terkait dengan penawaran ini juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel.

Ia menyebutkan bahwa meski beberapa lembaga kemungkinan akan meningkatkan jumlah pegawainya, sebagian besar lembaga diperkirakan akan mengalami pengurangan melalui restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja.

Trump juga memperingatkan bahwa penawaran ini tak akan menjamin setiap insan yang mengambil tawaran terkait akan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka kembali.

"Saat ini, kami tidak dapat memberikan kepastian penuh terkait posisi terkait. Tetapi jika posisi atau jabatan dihapus, pihak terkait akan diperlakukan secara terhormat," ungkap Trump.

Meski belum jelas berapa banyak pegawai yang akan menerima tawaran ini dan bagaimana dampaknya terhadap biaya pemerintah atau layanan publik. Beberapa pihak justru ragu tawaran ini akan berjalan di AS.

Baca Juga: Pengumuman Donald Trump Bikin Harga Emas Melejit

Misalnya Senator Demokrat Tim Kaine yang menyebut proposal ini sebagai tawaran palsu. Trump menurutnya tidak memiliki wewenang untuk menawarkan insentif tersebut dan pegawai mungkin tidak akan menerima pembayaran yang dijanjikan.

• ·Perundingan IEU
• ·Diduga Langgar UU Pemilu, Parsindo Laporkan Ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP
• ·Jamaah Berdatangan ke Istiqlal untuk Shalat Idul Fitri
• ·FOTO: Warga Irak Bertualang dan Mencari Ketenangan di Gurun Samawa
• ·Rekayasa Lalin di Tol Cikampek Diberlakukan
• ·Jam Tangan Mewah Rp15 M Anant Ambani yang Bikin Zuckerberg Kepincut
• ·Telusuri Penyebab Pelaku Penembakan Tewas, Dokter Periksa Organnya
• ·4 WNI yang Diduga Jadi Korban TPPO di Myanmar Dibebaskan, Begini Kondisinya Sekarang
• ·Direktur Penuntutan KPK Mundur Gara
• ·Telusuri Penyebab Pelaku Penembakan Tewas, Dokter Periksa Organnya
• ·Berkenalan dengan Puteri Indonesia 2024 Harashta Haifa Zahra
• ·Aktivis PETA Dua Kali Sela Fashion Show Victoria Beckham di Paris
• ·KPK Sebut Tak Ada Intervensi Dalam Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Bansos Presiden
• ·SSDM Polri Gandeng Densus dan BNPT dalam Rekrutmen Anggota Polisi
• ·INFOGRAFIS: Temu Kunci, Rempah Sayur Bening Kaya Manfaat
• ·Cerita Soetjipto Nagaria Sukses Membangun Summarecon Agung, Pelopor Kota Mandiri di Indonesia