LSM Datangi Gedung KPK Berikan Laporan Investigasi Terkait Kakak Bupati Panajam Utara Non Aktif
Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani dan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI), Syamsir Anchi, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/2/2022).
FAKK dan LSM-PILHI datang ke KPK dengan membawa sekitar 500-an massa anti korupsi yang turut mendesak KPK agar segera memeriksa Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara yang kini telah ditahan KPK (non aktif) bernama Abdul Gafur Mas’ud.
Hal itu terkait dugaan kasus korupsi di sebuah bank daerah yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 milyar.
Dalam orasinya di depan massa yang berunjuk rasa, Ahmad Mabbarani mengatakan, kedatangan FAKK dan PILHI ke KPK untuk mengantar dokumen hasil investigasi atas dugaan adanya pembobolan bank tersebut sebanyak Rp240 milyar, melalui modus pencairan kredit yang tidak sesuai prosedure.
“FAKK dan PILHI menduga ada permainan yang dilakukan untuk membobol bank yang melibatkan beberapa oknum. Laporannya sudah kami buat dan akan kami serahkan ke KPK hari ini juga,” kata Ahmad Mabbarani.
Dia meminta KPK memeriksa, Hasanuddin Mas’ud, Ahmad juga meminta KPK memeriksa Said Amin, yang diduga turut serta dalam pembobolan Bank Kaltimkaltera.
“Selain Hasanuddin Mas’ud, juga ada dugaan keterlibatan Said Amin yang menjadikan assetnya sebagai agunan. Kami mengadukan ini demi untuk menyelamatkan uang negara, Said Amin ini adalah ketua salah satu ormas di Kaltim,” ujarnya.
Dia menyebutkan, bahwa modus korupsi dengan membobol bank melalui pencairan kredit yang tidak bersyarat, harus diungkap oleh KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi.
Senada, Direktur Eksekutif LSM PILHI, dalam orasinya, menyampaikan, bahwa kasus yang dilaporkannya ke KPK ini adalah kasus besar, yang juga diduga melibatkan sejumlah orang besar.
"Kami sudah menelisik dan melakukan investigasi, hasilnya sudah kami susun dan kami serahkan ke KPK untuk diproses secara hukum,” ujar Anchi.
Mantan Aktivis 98 yang juga Timses Jokowi di Pilpres ini, mengatakan, setiap warga masyarakat harus peduli terhadap lingkungan dan pencegahan korupsi.
Menurutnya, jika menemukan gejala yang bisa merusak lingkungan dan ada perbuatan korupsi, Anchi meminta agar berani melapor ke institusi penegak hukum.
"Sudah ada peraturan pemerintah yang diterbitkan Presiden Jokowi, yakni Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, peran kita adalah melaporkannya ke KPK,” ucap Anchi.
Usai berorasi di depan massa anti korupsi, Ahmad Mabbarani dan Syamsir Anchi masuk ke gedung KPK, menyerahkan satu bundel laporan berisi hasil investigasi mereka.
Kepada petugas KPK yang menerima laporan FAKK dan LSM PILHI terkait dugaan korupsi Ahmad berharap segera mendapatkan tindak lanjut komisi anti rasuah ini.
"Kami berharap, Pak Firli dan KPK segera menindaklanjuti laporan kami demi tegaknya hukum penyelamatan uang negara,” pungkasnya.
-
Apple Kembali Didenda Gegara Propaganda LGBTLukas Enembe Kembali Jalani Sidang Hari Ini Setelah Jalani PerawatanSebut Beberapa Manfaat, HIPMI Sebut Kebijakan BMAD Dapat Melindungi Ekosistem TekstilAnies Suka Silat Lidah, Reklamasi Diganti Perluasan, Rusun Jadi..God's Eye dari BYD vs FSD Tesla, Tesla Kalah karena KemahalanResmi! Jokowi Keluarkan Kepres Cuti Bersama Iduladha 2023Pokoknya Mas Anies Harus Tegas, Kelab Malam Jangan Diberi ToleransiBawakan 3 Lagu di Puncak Bulan Bung Karno, Once Hibur Kader PDIPIni Alasan Menhub Majukan Cuti Bersama Lebaran 2023Bawakan 3 Lagu di Puncak Bulan Bung Karno, Once Hibur Kader PDIP
下一篇:Muzani: Megawati Dukung Prabowo di Luar Koalisi, Kadernya Boleh jadi Instrumen Penguat
- ·Mendag Ungkap Kenapa Ekspor RI April 2025 Turun Hampir 11 Persen
- ·Jakarta 'Bokek', Sampai Perlu Bantuan Buat Tanggulangi Banjir??
- ·Cuma 50 Pilot yang Mampu Mendaratkan Pesawat di Bandara Ekstrem Ini
- ·Pilot Maskapai Besar Pakai Sabu, Alasannya Buat Konsentrasi
- ·Geramnya Bima Arya ke Pembunuh Pelajar SMA Bogor: Mau Dihukum Mati?
- ·Tren Star Bathing, Wisata 'Bermandikan Bintang' yang Menenangkan
- ·Pengakuan Tompi di Sidang Ratna Sarumpaet Bikin Tercengang
- ·Bali Dinobatkan Jadi Destinasi Terbaik Kedua Dunia versi Tripadvisor
- ·Soal Ijazahnya Tak Terdaftar di DIKTI, LQ Indonesia Sarankan Bantah di Kantor Polisi
- ·艺术留学工业设计哪个国家好?
- ·Pokoknya Mas Anies Harus Tegas, Kelab Malam Jangan Diberi Toleransi
- ·Polisi Sita Tas LV, Go Yard dan Sandal Tory Burch Milik Si Kembar Rihana
- ·Lestarikan Lingkungan Hidup, Simak Komitmen KPI Hentikan Polusi Sampah Plastik
- ·Sering Keliru, 7 Benda Ini Tak Boleh Dibersihkan dengan Tisu Basah
- ·艺术留学工业设计哪个国家好?
- ·Kabar Baik, Harga Baterai Kendaraan Listrik Turun Tajam, Mobi Listrik Jadi Murah Dong?
- ·Percepat Implementasi B2SA, Bapanas Akan Dorong Optimalisasi Pangan Lokal
- ·Brigjen Endar Kembali ke KPK, Polri Angkat Bicara
- ·Lukas Enembe Kembali Jalani Sidang Hari Ini Setelah Jalani Perawatan
- ·Mantan Pegawai Starbucks Sudirman Jakarta Intip Payudara Konsumen
- ·Airlangga Hartato Bocorkan Sosok Capres dan Cawapres dari KIB
- ·Sofyan Sedang di Prancis, KPK Tak Khawatir Jika Kabur?
- ·Mandi Pagi atau Malam, Mana yang Lebih Baik?
- ·FOTO: Perayaan 12 Tahun Sekali Maha Kumbh Mela, Magnet Wisata India
- ·Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Manado Bertambah Jadi 5 Orang
- ·30 Narapidana Berhasil Kabur Usai Bobol Ventilasi
- ·Keras, Para Ulama Setuju Pelaku Korupsi Bansos Dihukum Mati
- ·Nah Lho, PDIP Mulai Kesal ke Anies, Karena Ancol...
- ·3 Mahasiswa UB Lolos Program AEF 2025 di Malaysia
- ·Permintaan Menko PMK Pada Warga Muhammdiyah yang Rayakan Idul Adha Hari Ini
- ·Komisi I DPR Dukung Presiden Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Asalkan 3 Syarat Ini
- ·Nasdem Tak Undang Jokowi, Konsolidasi Segera Digelar
- ·Permintaan Menko PMK Pada Warga Muhammdiyah yang Rayakan Idul Adha Hari Ini
- ·BPOM Sebut Berbahaya, Apa Itu Obat Setelan?
- ·Pertamina Ngaku Rutin Uji Lab Kualitas BBM dengan Lemigas, Dirut: Bukan Karena Ada Korupsi
- ·Nasdem Tak Undang Jokowi, Konsolidasi Segera Digelar