Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga kerja terampil menjadi penyebab utama keterlambatan realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Indonesia.

“SDM kita yang bisa pasang solar cellitu nggak ada, alias semua delay. Kuota PLTS Atap tahun lalu itu sudah dijadwalkan, tapi banyak yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” ujar Eniya dalam sambutannya di Human Capital Summit 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, proyek PLTS Atap dengan kapasitas lebih dari 300 kilowatt (kW) seharusnya rampung dalam enam bulan, sementara proyek kecil 5–10 kW ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Namun di lapangan, lebih dari separuh proyek mengalami keterlambatan.

Baca Juga: PLN IP Resmikan PLTS Terapung Muara Nusa Dua, Segini Kapasitasnya

Kondisi ini dinilai memprihatinkan mengingat PLTS Atap merupakan bagian strategis dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menargetkan pembangunan pembangkit surya hingga 17 gigawatt (GW).

“Faktanya, tenaga kerja yang benar-benar siap untuk instalasi solar rooftopmasih sangat terbatas. Akibatnya, kami sampai harus merevisi keputusan menteri dan keputusan dirjen agar menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelas Eniya.

Sebagai solusi, ia mendorong percepatan pelatihan teknis bagi lulusan SMK dan tenaga kerja muda. Modul pelatihan disebut sudah tersedia, tinggal implementasi di lapangan. Eniya juga mendorong asosiasi-asosiasi terkait untuk segera membuka kelas pelatihan praktik.

“Ini sebenarnya teknis sederhana, tapi SDM-nya belum siap,” tegasnya.

Baca Juga: PLTS Baterai-Biomassa Akan Punya Tarif Sendiri, Ini Rencana ESDM

Pemerintah akan kembali membuka kuota PLTS Atap mulai 1 Juli 2025. Masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui aplikasi MyPLN. “Saya juga akan ikut mencoba. Rumah saya di kampung belum ada solar cell-nya, jadi nanti saya akan pasang sekalian tes sistemnya,” tambah Eniya.

Selain PLTS Atap, pemerintah juga tengah mengakselerasi proyek PLTS skala besar (ground-mounted) dan PLTS terapung (floating PV). Bersama Kementerian PUPR, pemerintah menargetkan pemanfaatan sekitar 20 persen dari total 259 bendungan milik PUPR, dengan potensi menghasilkan listrik hingga 14 GW.

Namun Eniya menekankan, transisi energi tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal.

“Human capitalyang hadir di sini harus benar-benar kita siapkan. Ini kebutuhan keterampilan nyata dan sangat dibutuhkan dalam mendukung transisi energi kita,” pungkasnya.

• ·Revisi UU KPK, MK jadi Harapan Terakhir
• ·Kenapa Jakarta Ogah Pakai Istilah New Normal?
• ·Update Perang Dagang: Beijing Ungkap Sejumlah Dusta Trump ke China
• ·Awas Langgar Aturan Soal Covid
• ·Terbukti Korupsi di Proyek Tol MBZ, Sofiah Balfas Divonis 4 Tahun Penjara dengan Status Tahanan Kota
• ·Jadi Tersangka KPK, Bos PLN Nggak di Indonesia?
• ·Bawaslu RI Sarankan Tunda Pilkada 2024, KPU RI: Dasarnya Dia Apa?
• ·Sudah Capai 74%, Pupuk Kaltim Targetkan 100.000 Hektare Lahan Tergabung dalam Program MAKMUR 2025
• ·Waskita Karya Kembali Raih Kontrak Baru Hingga Rp400 Miliar, Garap Proyek Jalan di IKN
• ·Polisi Selidiki Video Hoax Polisi Hadang FPI di Tasikmalaya
• ·Sebut Beberapa Manfaat, HIPMI Sebut Kebijakan BMAD Dapat Melindungi Ekosistem Tekstil
• ·Brigjen Endar Kembali ke KPK, Polri Angkat Bicara
• ·Ngawur Lah Itu Omongannya...
• ·VIDEO: Petani Thailand Ubah Sawah jadi Mahakarya Seni Raksasa
• ·Sofyan Sedang di Prancis, KPK Tak Khawatir Jika Kabur?
• ·Bali Dinobatkan Jadi Destinasi Terbaik Kedua Dunia versi Tripadvisor